Tugas individu
PENINGKATAN KUALITAS SISWA SMA DI KOTA MAKASSAR DENGAN PENDIDIKAN GRATIS
NAMA : SARID ARMANSYAH
NIM : 084 704 031
KELAS : A. 31
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
2009
KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada allah SWT, karena rahmat dan hidayah-NYA sehingga makalah yang saya susun ini dapat selesai, sebagai bentuk pemahaman serta kelengkapan tugas akhir untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan.
Dimana dalam makalah ini saya sebagai penulis penelaah dampak pendidikan gratis terhadap mutu siswa SMA di kota Makassar yang di canangkan oleh pemerintah kota Makassar di bawah pimpinan guberbur syahrul yasin limpo yang mencanagkan pendidikan gratis sebagai salah satu program kerjanya. Serta permasalahan lainnya yang timbul dalam pelaksanaan program pendidikan gratis ini dan solusinya.
Harapan penulis, semoga makalah ini tidak hanya menjadi bahan kelengkapan tugas melainkan menjadi tolak pikir bagi pembaca agar penerapan pendidikan gratis tidak hanya menciptakan generasi penerus bangsa yang hanya sekedar mengenyam pendidikan sesuai program pendidikan nasional namun sekaligus menjadi media peningkatan mutu pendidikan bangsa dan Negara. Oleh karena saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaan sangat di harapkan.
Makassar, Mei 2009
Penulis
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN
A.LATAR BELAKANG 1
B.PERMASALAHAN 5
C. TUJUAN PENULISAN 6
BAB II PEMBAHASAN
A.KAJIAN TEORI 7
B.KAJIAN MATERI 12
BAB III PENUTUP
A.KESIMPULAN 22
B.SARAN 23
DAFTAR PUSTAKA 24
BAB I
PENDAHULUAN
a. latar belakang
Pendidikan dalam konteks upaya merekonstruksi suatu peradaban merupakan salah satu kebutuhan (jasa) asasi yang dibutuhkan oleh setiap manusia dan kewajiban yang harus diemban oleh negara agar dapat membentuk masyarakat yang memiliki pemahaman dan kemampuan untuk menjalankan fungsi-fungsi kehidupan selaras dengan fitrahnya serta mampu mengembangkan kehidupannya menjadi lebih baik dari setiap masa ke masa berikutnya.
Sedangkan GBHN 1988 (bp 7 pusat, 1990 : 105) memberikan batasan tentang pendidikan nasional sebagai berikut : pendidikan nasional berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan pancasila serta undang-undang dasar 1945 di arahkan untuk mencerdasakan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat bangsa Indonesia yang beriman, dan bertaqwa terhadap tuhan yang maha esa, berkualitas, dan mandiri sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembagunan bangsa.
Defenisi tersebut menggambarkan terbentuknya manusia yang utuh sebagai tujuan pendidikan. Pendidikan memperhatikan kesatuan aspek jasmani dari rohani, aspek diri (individualitas) dan aspek social, aspek kognitif,afektif, dan psikomotor, serta segi serba keterhubungan manusia dengan dirinya (konsentris), dengan lingkungan social dan alamya (horizontal), dan dengan tuhannya (vertical)
Dari defenisi ini maka kita perlu mengetahui bahwa perlunya landasan dalam pelaksanan sebuah system pendidikan di sebuah Negara maka pancasila yang menjadi sumber pelaksanaan pemerinthan djadikan landasan filosofis system pendidikan nasional (sikdiknas) “ pada pasal 2 UU- RI no.2 tahun 1989 menetapkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945”.
Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional berjalan dengan penuh dinamika seperti saat ini dipengaruhi oleh dua hal utama yaitu political will dan dinamika sosial. Political will sebagai suatu produk dari eksekutif dan legislatif merupakan berbagai regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan diantaranya tertuang dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 UUD 1945, maupun dalam regulasi derivatnya seperti UU No.2/1989 tentang Sisdiknas yang diamandemen menjadi UU No.20/2003, UU No.14/2005 tentang Guru dan Dosen, PP No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, serta berbagai rancangan UU dan PP yang kini tengah di persiapkan oleh pemerintah (RUU BHP, RPP Guru, RPP Dosen, RPP Wajib belajar, RPP Pendidikan Dasar dan Menengah, dsb). Kemudian dalam cakupan yang lebih operasional, maka peraturan menteri; peraturan daerah yang dibuat para gubernur, walikota/bupati; serta keseriusan para anggota DPRD juga memiliki andil yang besar untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan nasional dalam lingkup daerah. Adapun berkembangnya dinamika sosial sebagai bentuk aksi-reaksi masyarakat terhadap keberlangsungan berbagai bidang kehidupan (politik, ekonomi, sosial-budaya, bahkan ideologi) ditengah-tengah mereka juga turut mempengaruhi dinamika pendidikan, karena berbagai bidang kehidupan tersebut realitasnya merupakan subsistem yang saling mempengaruhi satu sama lain dalam suatu sistem yang lebih besar yaitu sistem pemerintahan. Pendidikan merupakan salah satu subsistem yang sentral, sehingga senantiasa perlu mendapatkan perhatian dan perbaikan dalam menjaga kontinuitas proses kehidupan dalam berbagai aspek di tengah-tengah masyarakat (negara) tersebut (input-proses-output). Demikian, dalam upaya untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional ternyata memerlukan adanya perbaikan pula dalam aspek sistemik (regulasi) serta meningkatnya kontrol sosial dari masyarakat.
Terkait dengan kondisi pendidikan di Indonesia, Abdul Malik Fadjar (Mendiknas tahun 2001) mengakui kebenaran penilaian bahwa sistem pendidikan di Indonesia adalah yang terburuk di kawasan Asia. Ia mengingatkan, pendidikan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial politik, termasuk persoalan stabilitas dan keamanan, sebab pelaksanaan pendidikan membutuhkan rasa aman. Menanggapi hasil survei Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang menyebutkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia terburuk di kawasan Asia, yaitu dari 12 negara yang disurvei oleh lembaga yang berkantor pusat di Hongkong itu, Korea Selatan dinilai memiliki sistem pendidikan terbaik, disusul Singapura, Jepang dan Taiwan, India, Cina, serta Malaysia. Indonesia menduduki urutan ke-12, setingkat di bawah Vietnam (Kompas,5/9/2001).
Kemudian berdasarkan laporan dari United Nations Development Program (UNDP) tahun 2004 dan 2005, menyatakan bahwa Indeks pembangunan manusia di Indonesia ternyata tetap buruk. Tahun 2004 Indonesia menempati urutan ke-111 dari 175 negara ditambah wilayah khusus Hong Kong dan wilayah pendudukan Palestina yang diteliti Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sedangkan tahun 2005 IPM Indonesia berada pada urutan ke 110 dari 177 negara. Posisi tersebut tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Berdasarkan IPM 2004, Indonesia menempati posisi di bawah negara-negara miskin seperti Kirgistan (110), Equatorial Guinea (109) dan Algeria (108). Data yang termuat dalam situs www.undp.org/hdr2004 terasa menyakitkan jika posisi Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara anggota ASEAN lainnya. Singapura (25), Brunei Darussalam (33) Malaysia ( 58), Thailand (76), sedangkan Filipina (83). Indonesia hanya satu tingkat di atas Vietnam (112) dan lebih baik dari Kamboja (130), Myanmar (132) dan Laos (135) (www.suara pembaruan.com/16 juli 2004 dan Pan Mohamad Faiz. 2006).
Kondisi ini menunjukan adanya hubungan yang berarti antara penyelenggaraan pendidikan dengan kualitas pembangunan sumber daya manusia indonesia yang dihasilkan selama ini, meskipun masih ada faktor-faktor lain yang juga mempengaruhinya.
Langka yang ditempuh pemerintah pun saat ini dengan pencanangan pendidikan gratis agar semua warga Negara mampu merasakan pendidikan yang layak meningkatkan kehidupan bangsa Indonesia. Inilah yang jadi pada pemerintahan gubernur sulawesi selatan saat ini yakni syahrul yasin limpo yang termasuk dalam jajaran pemerintah yang mengambil langkah awal dari insitif pemerintah pusat untuk menggratiskan pendidikan.
b. Permasalahan
Efektifitas pendidikan gratis terhadap peningkatan angka kelulusan siswa SMA di kota Makassar ?
Permasalahan yang timbul dalam peningkatan mutu pendidikan di Makassar dan penanggulangannya
c. tujuan penulisan
kemiskinan di Indonesia semakin hari semkin bertambah, akibatnya banyak menimbulkan pengangguran, sehingga menyebabkan tindakan criminal semakin meningkat. Untuk itu upaya pemerintah dalam melakukan pengentasan kemiskinan harus segerah di tindak lanjuti.
upaya pemerintah yang saat ini lagi marak adalah pendidikan gratis, karena banyaknya masyarakat yang hidup dalam garis kemiskinan membuat mereka tidak dapat mengenyam pendidikan , sedangkan dalam pembukaan UUD 1945 di nyatakan bahwa cita cta bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan berbangsa…..
Oleh sebab itu banyak oknum yang belakangan ini menjadikan pendidikan gratis sebagai sebuah komodti kampanye guna menarik simpati kayalak banyak.
Inilah yang juga terjadi pada gubernur sulawesi selatan ketika berkampanye untuk menduduki kursi pemerinthan di sulawesi selatan. Beliu menegaskan keinginan untuk merealisasikan program kerja jika terpilih sebagai gubernur pada waktu itu yaitu pendidikan gratis dan kesehatan gratis, bahkan lebih lanjut lagi pada saat pidato kemenangannya syahrul menabahkan siap mundur jika dalam dua tahun pertma pemerintahnya tidak dapat memenuhi janji.( liputan 6, 17/11/2007)
Selain melihat pelaksanaan pendidikan gratis ini kita juga sebagai masyarakat perlu melihat hasil akhir dari pendidikan gratis ini dengan melihat jumlah lulusan siswa sma setelah melakukan UN yang di tetapkan oleh diknas pusat pada tahun ini denga nsistem standarisasi kelulusan 5,50. karena jangan sampai pelaksanaan pendidikan gratis ini mengabaikan tujuan utama pelaksanaan pendidikan. Hal itu bukan isapan jempol belaka karena pendidikan yang efektih harus memenuhi aspek pendukungnya seperti sarana dan prasarana. Tidak mungkin jika pendidikan seadanya mampu menghasilkan lulusan yang maksimal sesuai dengan harapan. nilah yang jadi bahan acuan penulisan kami pada makalah kali ini.
BAB II
PEMBAHASAN
a. kajian teori
Teori Motivasi Abraham Maslow: Hirarki Kebutuhan
Maslow mengembangkan teori tentang bagaimana semua motivasi saling berkaitan. Ia menyebut teorinya sebagai “hirarki kebutuhan”. Kebutuhan ini mempunyai tingkat yang berbeda-beda. Ketika satu tingkat kebutuhan terpenuhi atau mendominasi, orang tidak lagi mendapat motivasi dari kebutuhan tersebut. Selanjutnya orang akan berusaha memenuhi kebutuhan tingkat berikutnya.Maslow membagi tingkat kebutuhan manusia menjadi sebagai berikut Kebutuhan fisiologis: kebutuhan yang dasariah, misalnya rasa lapar, haus, tempat berteduh, seks, tidur, oksigen, dan Kebutuhan jasmani lainnya.
Kebutuhan akan rasa aman: mencakup antara lain keselamatan dan perlindungan terhadap kerugian fisik dan emosional. Kebutuhan sosial: mencakup kebutuhan akan rasa memiliki dan dimiliki, kasih sayang, diterima-baik, dan persahabatan
Kebutuhan akan penghargaan: mencakup faktor penghormatan internal seperti harga diri, otonomi, dan prestasi; serta factor eksternal seperti status, pengakuan, dan perhatian.Kebutuhan akan aktualisasi diri: mencakup hasrat untuk makin menjadi diri sepenuh kemampuannya sendiri, menjadi apa saja
Maslow menyebut teori Hirarki Kebutuhan-nya sendiri sebagai sintesis atau perpaduan teori yang holistik dinamis. Disebut demikian karena Maslow mendasarkan teorinya dengan mengikuti tradisi fungsional James dan Dewey, yang dipadu dengan unsur-unsur kepercayaan Wertheimer, Goldstein, dan psikologi Gestalt, dan dengan dinamisme Freud, Fromm, Horney, Reich, Jung, dan Adler.Bagaimana identifikasi atas tiap kebutuhan di atas dan dampaknya terhadap motivasi yang mempengaruhi kinerja individu dalam organisasi. Selanjutnya pemenuhan kebutuhan di jamin merupakan dorongan dari perasaan manusia sehingga erat hubunganya dengan peristiwa psikologi. Proses Kunci Psikologi merupakan gabungan proses psikologi dengan karakteristik konsumen tertentu menghasilkan proses keputusan dan keputusan pembelian. Tugas para pemasar adalah untuk mengerti apa yang dipikirkan konsumen. Empat Kunci Proses Secara Psikologi itu sendiri terdiri dari Motivasi, persepsi, pembelajaran, dan memori adalah pengaruh dasar tanggapan konsumen terhadap rangsangan marketing yang beragam.
TEORI MOTIVASI: FREUD, MASLOW, HERZBERG
Teori Freud : Asumsi freud tentang dorongan psikologi membentuk tingkah laku orang-orang yang sebagian besar tak sadar, dan orang-orang tidak sepenuhnya mengerti terhadap motivasi dirinya.
Teori Maslow : Yang dicari Abraham Maslow untuk menjelaskan mengapa orang-orang dikendalikan oleh kebutuhan –kebutuhan tertentu dalam waktu tertentu.
Teori Herzberg : Yang dikembangkan herzberg ada 2 faktor teori itu, faktor ketidakpuasan dan faktor kepuasan.
Berdasarkan pemaparan pemenuhan kebutuhan akan dilanjutkan dengan pembelian sebagai perilaku konsumen kajian teori diatas menyebutkan bahwa manusia akan mencoba memenuhi kebutuhan mereka mulai dari yang paling mendasar sampai pada tingkat yang tertinggi dan hal tersebut, menyebutkan bahwa dalam pemenuhan keinginan ini manusia termotivasi di dalamnya. Dari hari ke hari .
Selain integrasi konsumen dalam hal nilai suatu barang ketika ingin memperoleh sebuah hasil juga mempengaruhi sebuah motivasi kinerja. Bentuk kata lain dari asumsi ini yaitu konsumen akan terus mencari usaha yang sedikit untuk mendapatkan keuntungan yang besar karena didasari pada efesiansi modal awal, waktu, dan usaha namun ketika konsentrasi tertuju pada hasrat tujuan utama konsumen terkadang mengabaikan hasil akhirnya yaitu mutu, karena beriringan dengan hasil kinerja.
Dan apabila selanjutnya kita berbicara tentang sebuah nilai(kualitas) maka selayaknya kita menoleh pada pengertian kualitas oleh beberapa ahli seperti
Dr. Armand V. Feigenbaum mengemukakan kualitas produk dan jasa ialah adalah seluruh gabungan sifat-sifat produk atau jasa pelayanan dari pemasaran, engineering, manufaktur, dan pemeliharaan di mana produk atau jasa pelayanan dalam penggunaannya akan bertemu sesuai harapan pelanggan.
Menurut ASQC (American Society for Quality Control) Kualitas ialah gambaran total sifat dari suatu produk atau jasa pelayanan yang berhubungan dengan kemampuannya untuk memberikan kebutuhan kepuasan.
Menurut J.M. Juran Kualitas adalah kesesuaian spesifikasi untuk penggunaan (fitness for use). lebih jauh lagi Juran mengemukakan lima dimensi kualitas yaitu
Rancangan (design), sebagai spesifikasi produk
Kesesuaian (conformance), yakni kesesuaian antara maksud desain dengan penyampaian produk actual
Ketersediaan(availability), mencakup aspek kedapatdipercayaan, serta ketahanan. Dan produk itu tersedia bagi konsumen untuk digunakan
Keamanan (safety), aman dan tidak membahayakan konsumen
.Guna praktis (field use) , kegunaan praktis yang dapat dimanfaatkan pada penggunaannya oleh konsumen.
W. Edwards Deming mendefinisikan kualitas adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kemudian Deming mengemukakan 14 point yang dapat membantu dalam perbaikan dan peningkatan kualitas:
Membuat tujuan yang konsisten
Memimpin dalam mempromosikan prubhan.
Membangun kualitas pda produk, menghentikan ketergantungan pada inspeksi
untuk menangkap permasalahan.Membangun hubungan jangka panjangberdasarkan kinerja bukan pada harga.
Meningkatkan produk, kualitas, dan jasa secara terus menerus.
Memulai pelatihan.
Menekankan kepemimpinan.
Membuang rasa takut.
Mendobrak batasan antar departemen.
Menghentikan pidato panjang lebar pada pekerja.
Mendukung, membantu, memperbaiki.
Mendobrak penghalang untuk bangga atar kinerja masing-masing.
Mendidikan program pendidikan yang kuat dan perbaikan mandiri.
Menempatkan orang di perusahaan untuk bekerja pada suatu transformasi.
Kualitas ialah kesesuaian terhadap permintaan persyaratan (The conformance of requirements-Philip B. Crosby, 1979)Gaspersz (1997) menyatakan bahwa pada dasarnya kualitas mengacu kepada pengertian pokok yaitu kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan langsung, maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan pelanggan dan dengan demikian memberikan kepuasan atas penggunaan produk. Kualitas terdiri dari segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau kerusakan.
Goetsch Davis mendefinisikan kualitas sebagai suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang
memenuhi atau melebihi harapan. pengertian kualitas (quality) menurut IEEE Standard Glossary of Software Engineering Technology yang menyatakan kualitas sebagai:
The degree to which a system, component, or process meets customer or user needs or expectation. "Jadi bisa diambil kualitas adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi keinginan semua pihak baik itu produsen, konsume, dan yang lain yang berhubungan dengan produk atau jasa tersebut"
Mutu atau nilai sebuah produk akan lebih bernilai jika factor pembentuknya memiliki aspek usaha yang besar. Sebagai contoh jika kita memakan sebuah pisang akan lebih memilki cita rasa di bandingkan bila di buat semangkuk kolak yang memiliki banyak bahan pembentuknya..
Beginilah hal yang terjadi pada proses pendidikan yang terjadi pada wilayah kerja gubernur baru sulawesi selatan yang dalam program kerjanya menciptakan dan merealisasikan pendidikan gratis yang sesuai keputusan dinas pendidikan nasional. Yang masih menjadi kontroversi karena selain pelaksanaannya yang belum begitu di rasakan masyarakat setelah pemerintahannya sudah berjalan satu satu tahun ini. mutu atau nilai lulusan sekolah tingkat menengah atas yang menjadi acuan penulisan kali ini apakah terlihat ada peningkataan di bandingkan dengan tahun lalu di mana belum dicanangkannya pendidikan gratis karena kita bisa menganalisis bahwa pendidikan yang gratis akan menimbulkan perbedaan yang signifikan dengan pendidikan yang menggunakan pembiayaan yang besar dalam proses belajar mengajar karena semua aspek pemenuhan bahan baik sarana dan prasarana semua menunjang.
b. kajian materi
Efektifitas pendidikan gratis terhadap peningkatan angka kelulusan siswa sma di kota Makassar ?
Pada tanggal 8 Juli 2008, H. Syahrul Yasin Limpo – H.Agus Arifin Nu’mang tepat 90 hari atau tiga bulan menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Mereka resmi memimpin Sulsel sejak dilantik 8 April 2008 lalu oleh Mendagri Mardiyanto. Apa tanggapan masyarakat terhadap duet yang dahulu akrab disapa “Sayang” itu terkhusus pelaksanaan program andalannya; pendidikan dan kesehatan gratis? Ternyata, program itu dinilai masih pada tataran konsep, atau belum ada yang bisa diukur. Dua program yamg merupakan pemenuhan basic need (kebutuhan dasar) masyarakat di Sulsel ini, baru sampai pada tataran memorandum of understanding (MoU) antara gubernur dengan 23 bupati/walikota se-Sulsel
Dalam MoU tersebut gubernur meminta kepada para bupati/walikota untuk segera mengalokasikan anggaran pendidikan dan kesehatan gratis di masing-masing APBD kabupaten/kota. Sistem sharing dana pun disepakati dalam MoU tersebut, di mana seluruh anggaran Rp 465 miliar pendidikan gratis selama satu tahun ditanggung Pemprov Sulsel 40 persen dan masing-masing kabupaten/kota menanggung 60 persen. Hal yang sama juga terjadi pada program kesehatan gratis.
Total anggaran yang dirancang Dinas Kesehatan Sulsel untuk enam bulan tahun ini sebesar Rp 50 miliar ini, 40 persen ditanggung Pemprov dan sisanya ditanggung masing-masing kabupaten/kota se-Sulsel. Biaya pendidikan dan kesehatan gratis itu 60 persen ditanggung pemprov dan 40 persen ditanggung kabupaten/kota. Ternyata bupati/walikota protes dan meminta mereka menanggung 60 persen. Gubernur menegaskan, salah satu contoh bahwa sudah ada perubahan di dunia pendidikan Sulsel adalah warning dari pemerintah melarang kepala sekolah atau guru untuk melakukan pungutan (pungli) di luar aturan yang ada.
Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mencanangkan diri sebagai provinsi pertama di Indonesia yang melakukan pendidikan gratis dari tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan lanjutan tingkat atas. Pelaksanaan pendidikan gratis di Sulsel berasal dari 60 persen dari APBD provinsi dan 40 persen dari APBD Kabupaten dan Kota. Pendanaan pendidikan gratis sebelumnya memang belum dianggarkan. Namun, untuk APBD perubahan 2008, Syahrul menjamin akan segera dibahas. Karena telah ada komitmen dari Ketua DPRD Sulsel untuk mendukung pencanangan pendidikan gratis dari SD hingga SMA.
Sebelumnya, di Sulsel baru tiga kabupaten yang melakukan pendidikan gratis dari tingkat SD hingga SMA. Yakni Kabupaten Sinjai, Pangkep dan Gowa. Sedangkan, dalam tingkat provinsi, pedidikan gratis hanya dari tingkat SD hingga SMP.
Sementara, Mendiknas Bambang Sudibyo yang menghadiri pencanangan ini berharap, pendidikan gratis bukan hanya bualan politik saja dan dalam implementasinya, pendidikan gratis jangan mengorbankan mutu pendidikan.
Pendidikan gratis akan dilaksanakan secara berkelanjutan dan tidak bermaksud untuk menggantikan peranan Program pusat yang telah diluncurkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten / Kota, tetapi akan dilaksanakan dengan saling mengisi sehingga biaya pendidikan Gratis tidak lagi menjadi beban masyarakat Sulawesi Selatan.
Penerapan pendidikan gratis di Sulawesi Selatan tinggal menunggu penerapannya. Pemerintah provinsi Sulsel sudah mengalokasikan biaya pendidikan untuk 23 kabupaten/kota. Seperti yang dilansir di www.tribun-timur.com, Menurut Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, beberapa komponen pembiayaan pendidikan digratiskan, atau bebas biaya dan beberapa komponen mengalami penambahan. Penambahan tersebut seperti dana BOS SD/MI sebesar Rp. 4.000 per bulan persiswa. “Sedangkan untuk dana BOS SMP/MTs sebesar Rp. 17.600 per bulan per siswa,” jelas Syahrul YL.
Sementara, tambahan dana BOS regular untuk SD/MI sebesar Rp. 21.167 per bulan per siswa. Sedangkan dana BOS regular untuk SMP/MTs sebesar Rp. 29.500 per bulan per siswa. “Ada 14 komponen pembiayaan dana BOS, diantaranya penerimaan murid baru, pembelian buku pelajaran, jasa listrik, kegiatan MGMP, ulangan harian serta masih banyak lagi,”
Namun demikian, penerapan kebijakan pendidikan gratis di sekolah agar jangan sampai mengorbankan mutu pendidikan. Dampak dari implementasi kebijakan ini perlu dilihat secara komprehensif. Bagaimana dampaknya terhadap penegakan peraturan di sekolah. Selain itu, bagaimana dampaknya pada disiplin moral guru dan kepala sekolah. “Akan dilihat bagaimana dampak kebijakan ini pada mutu pendidikan” (Mendiknas, Pers Depdiknas)
Dampak lain dari penerapan kebijakan pendidikan gratis yang perlu dicermati yaitu terhadap pemenuhan standar nasional pendidikan. Standar tersebut, lanjut Mendiknas, meliputi standar isi, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar proses pembelajaran, standar evaluasi pendidikan, dan standar pengelolaan pendidikan.
Dari sinilah kita bisa melihat bahwa dengan diberlakukannya pendidikan gratis maka tidak serta merta mutu pendidikan bisa terangkat karena pendidikan gratis dengan peningkatan mutu pendidikan dengan kelulusan siswa sma dengan standar UN yang dijadikan barometernya merupakan dua buah paket yang berbeda.
Pada tahun 2008 kemarin dimana angka kelulusan siswa sma mencapai 95.52 atau 4.48 persen siswa yang dinyatakan tidak lulus atau sekitar 3.645 siswa dari sekitar 81.023 peserta ujian nasional (UN) SMA dengan angka yang cukup membanggakan itu ternyata di coreng oleh tindakan beberapa oknum yang melakukan kecurangan dalam pelaksaaan UN yang melibatkan lima sekolah swasta. Kelima sekolah tersebut adalah SMA Kartika Wirabuana, SMA Cokroaminoto Latimojong, SMA Cokroaminoto Tamalanrea, SMA Abdi Pembangunan, SMA Tut Wuri Handayani, dan SMA Tri Dharma. Selain ditangani aparat kepolisian, kasus yang mencoreng nama Sulsel itu membuat siswa di keenam sekolah tersebut harus mengikuti UN ulang.
Sedangkan angka kelulusan tahun ini mencapai,53% dari 2008 sebesar 95,52%.
dengan hasil seperti itu maka kita sudah dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa pendidikan gratis yang dicanagkan oleh pemerintah sulawesi selatan mengalami kegagalan karena dengan barometer kelulusan UN yang kita lihat hari ini (selas 16 juni) mengalami angka penurunan tingkat ketidaklulusan di Kota Makassar meningkat jadi 83,8%. Dari 12.942 peserta UN SMA, yang lulus hanya 10.835 siswa.
Diharapkan dari tahun ketahun agar ada pembenahan dalam pelaksanaan proses pendidikan termaksud pelaksanaan ujian nasional seperti yang dilaksanakan bulan mei lalu pada tahun ini (2009). Karena pendididkan gratsis itu sendiri mempunyai tujuan gar semua masyarakat mampu merasakan bangku sekolah bukan untuk memeberikan pengetahuan dengan mutu yang rendah karena hal itu akan membuat bangsa ini makin terperosok dalam kemiskinan mutu SDM nya.
Selain itu pendidikan gratis itu sendiri sebenarnya perlu di sosialisasikan lebih lanjut lantaran terjadi sebuah salah presepsi di kalngtan masyarakat karena kata “gratis” itu di anggap sebagai bebas dari segalanya namun kenyataanya masih banyak sekolah yang melakukan pemungutan biaya kepada orang tua siswa dengan dalil uang gedung,pembanguan, dan sebagainya.
Kejadian seperti itu biasa terjadi karena anggaran pendidikan yang di anggarkan pemerintah pusat sebesar 20 % selain tidak samapai pada tangan yang tepat sering kali juga malah di salah gunakan, sehingga untuk menutupi penggunaan anggaran terkadang di lakukan pemungutan biaya kepada orang tua siswa.
Sebagai penyampaian dari Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo menegaskan di Makassar, Jumat (6 Juni 2008) --, penerapan kebijakan pendidikan gratis di sekolah agar jangan sampai mengorbankan mutu pendidikan. Dampak dari implementasi kebijakan ini perlu dilihat secara komprehensif. Bagaimana dampaknya terhadap penegakan peraturan di sekolah. Selain itu, bagaimana dampaknya pada disiplin moral guru dan kepala sekolah. "Akan dilihat bagaimana dampak kebijakan ini pada mutu pendidikan".
Mendiknas menyampaikan hal tersebut pada Rapat Koordinasi Pembangunan Bidang Pendidikan se Provinsi Sulawesi Selatan di Kantor Rumah Dinas Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada Jumat (6/06/2008).
Hadir pada acara Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, para bupati dan walikota se Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, dan para Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, hadir mendampingi Mendiknas Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Dirjen PMPTK) Baedhowi dan Direktur Pembinaan TK/SD Mudjito.
Mendiknas menyebutkan, dampak lain dari penerapan kebijakan pendidikan gratsis yang perlu dicermati yaitu terhadap pemenuhan standar nasional pendidikan. Standar tersebut, lanjut Mendiknas, meliputi standar isi, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar proses pembelajaran, standar evaluasi pendidikan, dan standar pengelolaan pendidikan. "Kalau memang ini sukses maka saya akan perjuangkan model ini menjadi model di seluruh Indonesia," katanya.
Lebih lanjut Mendiknas menyampaikan, terkait dengan pendidikan gratis, perlu memperhatikan beberapa kebijakan di tingkat nasional yakni, kebijakan buku murah, permasalahan guru, penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), pemberantasan buta aksara, rasio jumlah siswa SMA:SMK, dan sekolah berstandar internasional (SBI).
Mendiknas menjelaskan, terkait kebijakan buku murah, saat ini pemerintah telah membeli sebanyak 49 jilid buku pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Dia mengatakan, target Depdiknas sampai dengan pertengahan tahun 2008 akan membeli sebanyak 250 jilid buku. Selanjutnya, kata Mendiknas, buku-buku dalam bentuk elektronik tersebut akan dimasukkan ke dalam website agar dapat diunduh untuk diperbanyak, digandakan, dan dicetak untuk diperdagangkan.
Khusus untuk buku yang akan diperdagangkan, kata Mendiknas, harus mengikuti harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Menurut dia, HET buku-buku tersebut berkisar antara Rp.4.500,00 untuk buku SD sampai dengan Rp. 14.000,00 untuk buku SMA.
Mendiknas menyampaikan, terkait permasalahan guru, bahwa semua guru pada akhir 2014 harus berkualifikasi S1 atau D4. Dia mengungkapkan, pada saat Undang-Undang Guru dan Dosen disahkan tahun 2005 hanya 30 persen guru yang sudah berkualifikasi S1. "Setelah dua tahun berjalan, guru yang sudah S1 mencapai 40 persen lebih," katanya. Sementara, lanjut Mendiknas, jumlah guru di Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan akhir tahun 2007, dari sebanyak 98.000 lebih guru sudah ada sebanyak 40.000 guru yang berkualifikasi S1 atau 40,72 persen. "Jadi sudah bergeser lebih dari sepuluh persen dalam waktu dua tahun," katanya.
Permasalahan yang timbul dalam peningkatan mutu pendidikan di Makassar dan hal yang perlu di benahi
Beberapa yang harus di perhatikan yaitu dalam pelaksanaan pendidikan gratis ini agar pelaksanaannya lebih optimal yaitu :
SUMBER pembiayaan pendidikan dasar gratis dapat berasal dari pemerintah dan pemerintah daerah. Jika ada kesepakatan untuk melaksanakan pendidikan dasar gratis, pada dasarnya pemerintah pusat yang harus membiayai. Hal ini karena pemerintah pusat sebagai pemegang dana publik terbesar dan birokrasinya masih sangat kuat.
Adapun pemerintah daerah harus terlibat karena merekalah yang mempunyai dan menguasai data lapangan. Hanya saja, ada kecenderungan pemerintah pusat tidak mau menyerahkan dana operasional untuk menjalankan pendidikan ke pemerintah daerah. Di samping itu, pemerintah daerah juga perlu ikut menyisihkan sebagian dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk wajib belajar.
Peraturan apa saja yang harus dibiayai dalam pendidikan dasar gratis itu harus jelas pula. Pembiayaan pemerintah setidaknya mencakup tiga komponen, yaitu kurikulum, proses, dan fasilitas belajar.
Kurikulum yang digunakan harus jelas dan disepakati terlebih dahulu sehingga diketahui materi yang akan diajarkan dan besarnya biaya untuk pendidikan. Dengan demikian, penggunaan dana pendidikan menjadi efisien. Kurikulum yang mencakup puluhan mata pelajaran tentu lebih mahal daripada hanya sepuluh pelajaran. Sayangnya, penggunaan kurikulum, seperti Kurikulum Berbasis Kompetensi masih membingungkan.
Pembiayaan proses belajar sudah termasuk persiapan keterampilan, kompetensi, kesejahteraan guru , serta evaluasi hasil belajar. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru merupakan kunci dari pelaksanaan wajib belajar yang bermutu. Selama ini kedua hal tersebut kurang diperhatikan dengan berbagai alasan.
Biaya fasilitas belajar (opportunity to learn) meliputi antara lain buku pelajaran, perpustakaan, gedung, laboratorium, tenaga kependidikan, dan komputer. Fasilitas belajar ini berbeda-beda kebutuhannya dan tidak harus diseragamkan.
Abdorrakhman Ginting percaya, sebetulnya pendidikan gratis masih mungkin dilaksanakan. Untuk menggantikan Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP) bagi 24 juta siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dengan bantuan dana Rp 15.0000 per kepala, setahun dibutuhkan Rp 4 triliun. Sementara untuk meningkatkan gaji 2,2 juta orang guru sebesar Rp 500.000 per bulan, agar kualitasnya terpacu, diperlukan Rp 1,1 triliun per bulan atau Rp 13,2 triliun setahun. Jadi total untuk menggratiskan biaya SPP dan peningkatan gaji guru yang dibutuhkan setahun Rp 17,4 triliun Pada prinsipnya pendidikan gratis tidak dapat dikatakan sepenuhnya gratis karena tetap harus ada yang membiayai. Ada biaya terselubung, yang di negara lain seperti di AS sudah tersistem dalam satu kesatuan administrasi negara.
Adanya beberapa program yang dilaksanakan namun terjadi pro dan kontra dalam kebijakan pendidikan yaitu :
Program beasiswa belum menjamin terjadinya peningkatan mutu pendidikan.
Beasiswa yang dikucurkan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk siswa bertujuan sangat mulia yaitu membantu meringankan beban masyarakat. Akan tetapi tujuan yang baik dari pemerintah ini tidak didukung oleh masyarakat dan siswa itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari siswa yang mendapat beasiswa tidak lebih baik daripada siswa yang tidak mendapat beasiswa bahkan sebaliknya. Sepanjang pengamatan penulis, dari segi prestasi dan kedisiplinan, siswa yang mendapat beasiswa justru lebih jelek dibanding yang tidak mendapat beasiswa. Topangan beasiswa tidak mendorong mereka untuk lebih berprestasi. Hal ini disebabkan karena perekrutan siswa untuk mendapat beasiswa lebih banyak didasarkan karena mereka miskin (syarat mendapatkan beasiswa salah satunya adalah mempunyai kartu miskin) bukan karena berprestasi. Harusnya prioritas utama adalah miskin dan berprestasi.
Pendidikan bukan prioritas utama
Masyarakat masih memandang pendidikan sebagai paradigma sosial. Sehingga cuma ada satu jalur yaitu bahwa pendidikan adalah hak bukan kewajiban. Pandangan ini mengakibatkan prioritas utama masyarakat adalah memenuhi kebutuhan lain selain pendidikan. Fenomena ini dapat dilihat ditengah masyarakat. Mereka lebih memprioritaskan membeli kebutuhan sekunder seperti televisi misalnya dibanding untuk membayar uang sekolah. Tunggakan SPP berbulan-bulan tidak menjadi masalah dibanding tidak punya baju yang bagus. Membeli pulsa HP menjadi suatu kebutuhan dibanding untuk membayar buku sekolah. Kalau boleh dilogikakan, uang SPI yang katanya mahal sebetulnya lebih murah dibanding harga HP dan pulsanya tiap bulan. Katakan misal besarnya uang SPI Rp. 2.000.000, uang ini digunakan untuk 36 bulan, jadi dalam satu bulan orang tua hanya dibebani kurang lebih Rp. 55.000. Sementara untuk membeli HP dan pulsanya orang tua akan akan mengeluarkan uang sebanyak Rp. 64.000. Sebagai contoh harga HP Samsung SGH adalah Rp. 500.000, untuk 36 bulan, maka satu bulan akan keluar uang Rp. 14.000 ditambah harga pulsa Rp. 50.000 tiap bulan sehingga total uang keluar Rp. 64.000. Jadi uang untuk pemakaian HP dalam satu bulan lebih mahal Rp. 9.000 dibanding uang SPI. Sepanjang pengamatan penulis, banyak siswa yang mendapat beasiswa justru mempunyai HP yang cukup canggih dengan pemakaian pulsa yang cukup tinggi tiap bulannya.
Kesejahteraan guru dan karyawan akan menurun.
Di lingkungan sekolah ada tiga jenis pegawai, yaitu PNS, Tenaga Kontrak dan Pegawai Tidak Tetap. Gaji PNS dan tenaga kontrak dibayar oleh pemerintah sementara gaji Pegawai Tidak Tetap dibayar dari uang komite sekolah. Pembebasan uang sekolah akan menyebabkan komite sekolah tidak mempunyai uang untuk membayar gaji PTT dan GTT. Padahal banyak sekolah negeri yang mempunyai PTT dan GTT cukup banyak. Sehingga muncul pertanyaan darimana uang untuk membayar gaji mereka. Kalau misalnya nanti gaji mereka ditanggung oleh pemerintah, apakah sudah ada alokasi dana ke arah itu. Biasanya persetujuan alokasi dana membutuhkan birokrasi yang cukup panjang sementara tuntutan membayar gaji tidak bisa menunggu pengetokan palu persetujuan. Hal ini perlu dipikirkan karena ini menyangkut nasib GTT dan PTT. Jangan kebijakan hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain.
Biayanya operasional sekolah akan terganggu.
Kelancaran Kegiatan belajar mengajar di sekolah banyak ditopang oleh operasional biaya yang lancar. Selama ini operasional sekolah untuk mendukung KBM lebih banyak diperoleh dari orang tua. Sehingga ketika sekolah digratiskan apakah sekolah tidak kalang kabut untuk menutup biaya operasional sekolah ? Yang kemudian akan mengganggu kegiatan belajar mengajar ? Yang justru akan menurunkan mutu pendidikan
Sekolah gratis tidak membuat masyarakat dewasa
Ketika pemerintah meluncurkan program Bantuan Tunai Langsung (BTL), yang terjadi bukan membantu masyarakat justru sebaliknya mengakibatkan masyarakat sangat tergantung dengan bantuan itu. Mereka tidak berusaha sendiri memenuhi kebutuhan hidupnya malah justru menunggu bantuan cair. Padahal menurut pepatah, akan lebih baik memberi kail dan umpannya daripada memberi mereka ikan.
Program sekolah gratis akan menyebabkan masyarakat tidak merasa memiliki tanggung jawab terhadap kelangsungan belajar anaknya di sekolah karena mereka tidak mempunyai kewajiban untuk membayar uang sekolah. Ini justru akan kontra produktif untuk kemajuan pendidikan.
Dari pemaparan di atas, program sekolah gratis menurut hemat penulis lebih banyak sisi negatifnya dibanding sisi positifnya. Alangkah lebih baik jika program yang dilaksanakan adalah memberi beasiswa yang bertanggung jawab. Artinya beasiswa itu sebagai hutang yang harus dilunasi ketika mereka sudah bekerja, jadi ada pertanggungjawaban.
BAB III
PENUTUP
a. kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :
1. Program pendidikan gratis yang dicanangkan oleh Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kota Palopo pada khususnya sungguh merupakan program yang sangat populis dan didambakan oleh masyarakat dalam kondisi multi krisis yang menimpa republic ini.
2. Program pendidikan gratis yang dicanangkan tersebut diharapkan tidak hanya dalam bentuk tataran wacana dan program yang manis melainkan yang paling penting adalah kongkritisasi dari program tersebut, Karena itu diperlukan adanya political will, political commitment dan political action. sebab Emile Durkheim mengingatkan bahwa Society not exist by rational agreement but trust. No agreement without trust and no contract without trust.
3. Wacana pendidikan gratis tidak berarti hanya bertujuan peningkatan aksesibilitas pendidikan semata, melainkan perlu ditunjang perbaikan mutu yang terus menerus, sehingga tercipta masyarakat Indonesia yang cerdas dan kompetetitf. Oleh karenanya, kebijakan pendidikan juga perlu mengacu pada pendidikan terjangkau dan bermutu.
4. Pembatasan anak sekolah baik dalam hal pembatasan usia dan pembatasan jumlah dalam suatu sekolah masih diperlukan pengkajian mendalam guna melahirkan berbagai kebijakan yang sesuai dengan tuntutan perkembangan phisikologi anak, pshikologi social dan tuntutan perkembangan pendidikan itu sendiri.
b. saran
jadi sekiranya dalam pelaksanaan pendidikan gratis di kota Makassar ini perlu mendapat perhatian serius karena selain perelesasiannya yang harus terlaksana juga hasil akhir serta penunjang terwujudnya program tersebut. Sebagai contoh nasib sekolah dalam hal ini prasarananya serta nasib guru-guru yang menjadi ujung tombak dari program ini juga perlu di tingkatkan kesejahteraannya. Sebagai pesan penulis mari kita bersama-sama mengawasi pelaksanaan program ini demi kesejahteraan kehidupan berbangsa dan bertanah air dengan kualitas pendidikan yang baik
DAFTAR PUSTAKA
ISPI - Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia http://ispi.or.id Menggunakan Joomla! Generated: 29 May, 2009, 10:53
http://www.forumpendidikan.com/viewtopic.php
http://www.blogerch.com/2007/09/tugas-i-pengendalian-kualitas-quality.html
http :// rivafauziah.wordpress.com/ comment/ feed
Hasrullah(Dosen FISIP – UNHAS).Harian Fajar.Rabu 8 April 2009. Hal 4 Rubrik Opini”menagih janji politik syahrul-agus”.
http://www.mediaindonesia.com/read/2009/06/06/80275/128/101/Seluruh-Peserta-UN-Enam-SMA-di-Makassar-tidak-Lulus
